by

Pengembang WU Tower Klaim Sudah Tempuh Perizinan Sejak 2017

BandungKita.id, BANDUNG – PT Kieber Propertindo selaku pengembang Gedung Perkantoran WU Tower di kawasan Pasteur, Kota Bandung mengklaim pihaknya sejak awal sudah mematuhi aturan terkait segala pengurusan perizinan pembangunan WU Tower.

Segala proses perizinan yang diperlukan sudah ditempuh jauh-jauh hari, namun hambatan justru terjadi di Pemkot Bandung sendiri.

Legal Permit PT Kieber Propertindo, Hendri Yudi mengatakan pihak WU Tower sudah memulai perizinan pembangunan gedung tersebut sejak 2017 silam.

Berbagai permohonan izin yang diperlukan untuk pembangunan WU Tower dilayangkan kepada pihak Pemkot Bandung melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.

“Dari 2017 secara normatif kami sudah mulai melakukan proses permohonan izin secara prosedural. Tapi katanya kepotong Pilkada dan Pilpres. Semua sudah beres. Cuma satu yang belum keluar yaitu izin lingkungan,” kata Hendri Yudi kepada BandungKita.id, Jumat (30/8/2019).

Dijelaskan Hendri, pihaknya melayangkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan Gedung Perkantoran berikut fasilitasnya yang berlokasi di Jalan Djunjunan No 558 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dilakukan melalui sistem online DPMPTSP dengan Nomor Resi 72F49C pada tanggal 9 November 2018.

BACA JUGA:

Wu Tower di Pasteur Diduga Belum Kantongi Amdal, Pemkot Bandung Dinilai Tutup Mata

 

Selain itu, permohonan IMB itu juga di-submit melalui sistem online ke Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian PUPR dengan Nomor Registrasi IMB-327307-10012019-01 tertanggal 10 Januari 2019.

Dijelaskan Hendri, sebenarnya Izin Lingkungan bangunan WU Tower sudah dikantongi pihak pengembang melalui layanan Online Single Submision (OSS) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada 26 September 2018.

Dalam Izin Lingkungan yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS itu disebutkan bahwa “Izin Lingkungan tersebut berlaku efektif setelah perusahaan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan dengan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pajak daerah/ retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai bentuk pemenuhan komitmen prasarana sebagaimana dimaksud dalam keterangan Izin Lingkungan ini, sambung Hendri, pihaknya telah membuat surat pernyataan kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana berusaha termasuk melakukan pembayaran biaya perizinan.

“Kami juga telah melaksanakan proses kajian Amdal Lingkungan. Ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen kami,” tegas Hendri.

Dengan upaya normatif dan cepat yang dilakukannya, Hendri tak memungkiri hambatan pengurusan perizinan justru ada di pihak Pemkot Bandung. Hal tersebut, kata dia, tentu sangat merugikan investor yang akan berinvestasi di Kota Bandung karena merasa dipersulit.

BACA JUGA:

Dua Proyek Gedung Tak Berizin di Kota Bandung Terkesan Dibiarkan Pemkot, Sekda Ema : Saya Baru Tahu

 

Salah satu buktinya, meski telah mengantongi Izin Lingkungan dari Pemerintah Pusat melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Izin Lingkungan yang dikantongi WU tower justru dianulir oleh Pemkot Bandung alias tidak berlaku.

Hal itu menyusul surat Kepala DPMPTSP tertanggal 19 Februari 2019 perihal penjelasan proses perizinan IMB, dimana disampaikan bahwa pelayanan perizinan belum dapat terlayani dengan baik karena sedang upaya integarasi sistem mengingat adanya regulasi baru terkait Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS.

“Dengan upaya-upaya yang telah kami lakukan tersebut, selaku investor kami sangat berharap adanya percepatan proses penerbitan IMB dengan mempermudah proses administrasi sebagai syarat penerbitan IMB, di mana salah satunya diperlukan Izin Lingkungan,” tutur Hendri.

Dengan telah diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 26 September 2018, kata dia, PT Kieber Propertindo berharap agar hal tersebut dapat dijadikan syarat untuk proses penerbitan IMB.

“Sebab Izin Lingkungan tersebut merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah Republik Indonesia. Kami juga selanjutnya akan memenuhi apa yang menjadi komitmen sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

BACA JUGA:

Rencana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Tidak Segampang Membalikkan Telapak Tangan

 

Ia menambahkan, sebagai pelaku usaha atau investor, PT Kieber Propertindo berkomitmen semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan peraturan dan ketentuan dalam melakukan kegiatan usaha, terlebih dalam melakukan pembangunan gedung.

“Hal ini (pemenuhan perizinan) menjadi concern kami agar target schedule dalam kegiatan bisnis kami berjalan tepat waktu guna menghindari adanya delay dalam perputaran roda bisnis perusahaan kami. Apalagi setelah melihat zonasi dan peruntukkannya, bangunan kami susah sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Bandung,” ujar Hendri.

Terkait masalah hal tersebut apalagi Pemkot Bandung sempat menyegel bangunan WU tower, Hendri menyebut pihaknya sudah berulangkali melayangkan permohonan audiensi kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial untuk mencari solusi dan menjelaskan duduk permasalahannya. Namun tak ada tanggapan.

Sebagai salah satu pengusaha yang telah melakukan investasi di Kota Bandung, kata Hendri, pihaknya juga sudah mengirim surat kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Bandung agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan audiensi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.

“Kami berharap agar permohonan audiensi langsung kepada Kepala Dinas PMPTSP mendapat respon positif dan dapat diagendakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk waktu dan tempatnya kami menyesuaikan,” harap Hendri sambil tersenyum. (M Zezen Zainal M/Bandungkita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment