oleh

Ratusan Minimarket di KBB Tak Berizin, Pemkab Bandung Barat dan Satpol PP Tak Bertaring?

Bandungkita.id, NGAMPRAH – Seperti macan tak bertaring, alias macan ompong. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak berkutik menangani minimarket yang tak berizin atau ilegal. Bahkan menjamurnya minimarket ilegal di KBB seperti sengaja dibiarkan. Padahal mereka berhak menertibkan bahkan menutup jika tak berizin.

Data terbaru yang dicatat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, dari 318 minimarket yang ada, hanya 39 saja yang telah mengantongi izin.

Upaya Pemda KBB untuk menertibkan minimarket ilegal belum membuahkan hasil. Alih-alih mengambil tindakan tegas sesuai Perda KBB Nomor No. 21 Tahun 2011, langkah yang diambil justru makin menegaskan bahwa Pemda KBB kompromis kepada para pelanggar. Buktinya, hingga kini ratusan minimarket ilegal itu tetap nyaman beroperasi.

Wacana Penerbitan Perbup tentang moratorium (pemberhentian sementara) perizinan minimarket di KBB yang digadang-gadang jadi solusi paling minimal, nol besar. Hingga kini perbup moratorium perizinan minimarket tak pernah diterbitkan. Apalagi tindakan tegas berupa penyegelan.

Kondisi ini menyebabkan makin menjamurnya minimarket tidak berizin dan tak terdata oleh Disperindag KBB.

“Terkait data izin yang masuk sampai saat ini masih ada 314. Tapi di lapangan bisa saja lebih, karena banyak pemilik toko yang memproses izin hanya sampai tingkat desa atau kecamatan. Sehingga kita tidak tahu,” papar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag KBB, Maman Sulaiman, Selasa (8/10/2019).

BACA JUGA :

Rugikan Pedagang Kecil, Minimarket di Cimahi Dilarang Buka 24 Jam : Ini Jam Operasional Menurut Pemkot Cimahi

 

 

Terkait Ratusan Minimarket Ilegal, Pemkab Bandung Barat Segera Terbitkan Moratorium Perizinan: Bupati Aa Umbara Anggap Minimarket Ilegal Tak Berguna

 

 

Tidak berkutiknya Pemda KBB dalam menangani minimarket ilegal juga diakui Maman. Ia menjelaskan bahwa instansinya hanya bertugas memberikan bimbingan, pengawasan, dan surat pemanggilan kepada pemilik minimarket tak berizin.

Adapun penindakan, kata dia, merupakan wewenang pimpinan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KBB.

Dari hasil pemanggilan terhadap pemilik minimarket, kata Maman, mereka sudah sepakat untuk pindah operasi dari zona yang berdekatan dengan pasar tradisional. Namun, menunggu sewa bangunan selesai.

“Kita sudah tiga kali melakukan pemanggilan kepada pemilik minimarket, datanya juga sudah kita sampaikan ke pimpinan. Kita hanya sebatas itu. Perihal wewenang penindakan ada di pimpinan dan Satpol PP,” jelasnya.

Sementara itu, Satpol PP KBB juga tak mau buru-buru mengambil tindakan penyegelan. Saat ini, lembaga penegak Perda itu baru berencana untuk melayangkan surat edaran kepada minimarket ilegal.

Ilustrasi minimarket buka 24 jam (net)

 

Kasatpol PP KBB, Rini Sartika mengatakan langkah itu ditempuh sambil menunggu inventarisasi jenis pelanggaran dan jumlah minimarket yang melanggar.

“Sedang kita rancang surat edarannya. Dari kemarin ada beberapa kendala. Selanjutnya sedang kita ajukan ke Bupati untuk disahkan. Harus kita konsultasikan juga kan, jangan sampai nanti Bupati gak setuju, atau ada hal-hal yang tidak pas,” paparnya.

DPRD KBB Dorong Moratorium Minimarket

Terkait masalah minimarket ilegal di KBB, Komisi II DPRD KBB berencana menggelar rapat koordinasi lintas komisi untuk meminta kejelasan dari Pemkab Bandung Barat dalam menindak minimarket ilegal.

Hal itu penting karena wewenang perizinan ada di komisi II, sedangkan penindakan oleh Satpol PP berada dibawah Komisi I.

“Kami akan lakukan koordinasi lintas komisi, karena rekomendasi izin ada di Disperindag di bawah komisi II, sedangkan penindakan melalui Satpol PP yang ada di bawah komisi I,” papar Ketua Komisi II DPRD KBB, Sundaya.

Ia juga tidak memungkiri kemungkinan hadirnya moratorium perizinan minimarket sebagai turunan dari Perda Nomor No. 21 Tahun 2011 yang telah digulirkan sejak Plt Bupati, Yayat T Sumitra.

“Besar kemungkinan wacana moratorium perizinan kita akan dorong agar bisa melihat data jelas tentang berapa jumlah minimarket ilegal,” pungkasnya.*** ( Restu Sauqi/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar