by

HUT 379 Tahun Kabupaten Bandung, Direktur Inisiatif: IPM-nya Rendah dan Masyarakat Tak Merasakan Perubahan

BandungKita.id, SOREANG – Kabupaten Bandung Jawa Barat (Jabar) genap berusia 379 tahun pada Senin (20/4/2020) lalu. Ratusan tahun lebih tua dari Republik Indonesia yang baru merdeka 75 tahun lalu.

Sayangnya, usia tua tak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung. Tolak ukur IPM ditentukan oleh empat indikator yaitu pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Perkumpulan INISIATIF, Dadan Ramdan di “Tafakur Kemerdekaan” Forum Konstituen Kabupaten Bandung, Sabtu (29/08/2020). “Walaupun di indeks daya beli ini pemikirannya itu cara barat atau kapital. Masa ekonomi hanya di ukur dengan daya beli ? Itu kan tidak adil,” paparnya.

Menurut data yang ia miliki, IPM Kabupaten Bandung pada 2010 adalah 67 koma sekian persen dan sekarang di tahun 2020 meningkat jadi 72 persen. “Itu pun klaimnya Bupati Bandung,” bebernya.

BACA JUGA :

Teh Nia Kunjungi Warga Penderita Kanker, Begini Tanggapan Komunitas Munding Dongkol

Menderita Luka Bakar Akibat Ledakan Tabung Gas, Gadis Asal Ciwidey ini Butuh Bantuan Anda

Program “Sabilulungan” Mustahil Tercapai, Praktisi: Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Dimulai dari Minus

Forum Konstituen Jadi Fenomena Baru Civil Society, Pengamat Politik ini Ingatkan Timses!

Dadan berpendapat, jika demikian maka selama 10 tahun IPM Kabupaten Bandung hanya naik 5 poin. Tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang digelontorkan Pemkab Bandung yang mencapai puluhan triliun rupiah.

“Kenaikan IPM yang hanya 5 persen itu dicapai selama 10 tahun rata-rata anggaran yang dikeluarkan Pemkab Bandung dalam satu tahun adalah 4 triliun, dikali sepuluh jadi 40 triliun. Uang rakyat telah terbuang percuma, dan IPM hanya naik 5 poin,” ungkapnya.

Penjelasan Dadan rupanya sangat beralasan, Pasalnya, jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten dan Kota lainnya di Jabar, nampak Kabupaten Bandung cukup tertinggal.

“Kabupaten Indramayu dalam 10 tahun IPM-nya naik sampai 7 poin, Kota Banjar 6 poin dan Sukabumi 8 poin. Jadi ini pertanyaan saya, mengapa Kabupaten Bandung tertinggal ? padahal angaran rata-rata 3 sampai 4 triliun per tahun, IPM selama 10 tahun hanya 5 poin?,” tegasnya.

Direktur Perkumpulan INISIATIF, Dadan Ramdan. (foto:istimewa)

Lebih lanjut ia mengatakan, angka tersebut sangat patut dipertanyakan. Alasannya, angka kemiskinan selama 10 tahun di Kabupaten Bandung hanya turun 3 persen.

“Kita ukur lagi dari angka kemisikinan selama 10 tahun ini di Kabupaten Bandung hanya turun 3 persen. Apakah anggarannya habis karena harus menggaji hampir 25 sampai 28 ribu ASN di 24 Dinas dan 31 Kecamatan Se-Kabupaten Bandung?,” tanya Dadan.

Dadan pun mempertanyakan secara objektif, sebenarnya apa yang salah dari Pengelolaan Pemerintah di Kabupaten Bandung ? Mengingat, periode pemerintahan Bupati Dadang M Naser dalam 2 periode ini hampir selesai. Ia berasumsi, ada 2 penyebab utama dalam perkara ini.

“Saya sebagai warga patut bertanya kepada DPRD dan Bupati Kabupaten Bandung. Kita nilai saja secara objektif pemerintahan dua periode ini yang menguasai APBD selama 10 tahun. Merujuk ke Perda no 5 tahun 2004 tentang Transparansi Partisipasi Akuntabilita (TPA), bagi saya ada di dua aktor yaitu birokrasi dan pemerintahnya,” jelasnya.

Namun demikian, menurutnya persoalan yang dipaparkan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Persoalan tersebut juga menjadi tanggung jawab masyarakat sipil di Kabupaten Bandung secara umum.

BACA JUGA :

Sesepuh dan Kader Senior Partai Golkar, Merapat ke Pasangan DS-Sahrul Gunawan

Woow! PKS Selangkah Lagi Siap Usung Pasangan DS-Sahrul Gunawan⁣

Kunjungi Korban Kebakaran Cicalengka, Dadang Supriatna Didoakan Jadi Bupati Bandung

Lupakan PKS, Partai Demokrat Resmi Usung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan dengan Serahkan Format KPU B1 KWK⁣

“Mari kita sama-sama cek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dadang Naser 2015-2020, apa janji dan programnya?, apa indikator keberhasilannya?. Nanti bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk kedepannya,” ujarnya.

Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Karena menurut Dadan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam wilayah kebijakan dan penyediaan fasilitas.

“Sebagai masyarakat sipil, kita harus beralih dari pasif kepada partisipatif dan ikut mendorong atau menyiapkan konsep sebagai usulan perubahan. Baik itu berupa kebijakan, program, dan indikator keberhasilan untuk lima tahun ke depan, tinggal pemerintah yang memfasilitasi,” tandasnya.

Sebelumnya, hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-329 tahun itu tidak terlalu dirasakan masyarakatnya. Menurut Marlia (46) warga Soreang, ulang tahun ketika pandemi melanda ataupun tidak, rasanya sama saja sebab, masyarakat tetap tidak tahu jika hari ini Kabupaten Bandung tambah usia.

“Hari jadi Kabupaten Bandung kan milik para pejabatnya saja, masyarakat tidak pernah tahu apalagi merayakan. Jadi bagi saya ada covid-19 atau engga, HUT Kab. Bandung sama saja engga ada perbedaan,” jelasnya pada Dialog Publik, Senin (20/4/2020) pagi di Soreang.

Dia mengaku, dirinya sudah 18 tahun tinggal di Soreang, selama itu Marlia tidak pernah tahu jika Kabupaten Bandung lahir di 20 April.

Courtsey : Humas Pemkab Bandung

“Saya biasanya akan tahu setelah pesta dilaksanakan itu pun diketahui saat saya berolahraga dan melihat karangan bunga ucapan selamat HUT Kab.Bandung, yang masih berjejer di pelataran Komplek Pemkab Bandung,“ paparnya.

Hal senada disampaikan penduduk Pasirjambu Ramdani (52), Menurutnya, setiap tahun HUT Kabupaten Bandung hanya pesta milik para pejabat, padahal menurutnya, kebanyakan pejabat itu adalah kaum pendatang.

“Para pejabat itu ada di Kabupaten Bandung karena tugas saja, tapi mereka yang mendapat segala fasilitas, termasuk saat hari jadi daerah, seakan mereka penduduk asli,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman hidupnya, selama ini penduduk asli Kabupaten Bandung hanya jadi penonton, sayangnya pimpinan di Pemkab Bandung tidak pernah mengevaluasi hal itu.

“Setiap tahun HUT Kabupaten Bandung hanya milik pejabat, jadi yang merasakan perubahan ya para pejabat itu. Bagi kami ada virus corona atau tidak, hari jadi Kabupaten Bandung sama saja, tidak ada perbedaan karena kami tidak pernah tahu,” ucapnya.

Ramdani menambahkan, “Jika benar sekarang Kabupaten dengan 270 Desa ini berulang tahun, ya wilujeng saja, semoga kedepannya banyak perubahan demi peningkatan kesejahteraan rakyatnya,” tandasnya. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id)

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment