by

Perkara Sengketa Pilkada Kabupaten Bandung di MK Berlanjut, Ada Dugaan Politik Uang dan Isu Gender

BandungKita.id, KAB. BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) tetap melanjutkan pemeriksaan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Bandung ke tahap pembuktian. Namun Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menyebut perkara ini sudah melebihi syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2020.

“Sebetulnya perkara ini sudah melebihi waktu yang ditentukan karena ambang batas 2 persen dan juga pendaftarannya sudah terlampaui,” kata peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda dikutip dari Kompas, Kamis (18/2/2021).

“Tetapi yang berbeda dengan perkara lain yang tidak diterima MK, perkara tetap lanjut diperiksa perkara,” tambahnya kemudian.

Violla pun mencoba menganalisis mengapa MK tetap melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terkait perkara Kabupaten Bandung kemungkinan karena dalil pemohon yang menyatakan adanya politik atau menjanjikan sesuatu kepada konstituen melalui visi dan misi pihak terkait.

Seperti, bantuan untuk RW, pembagian kartu wirausaha, bantuan pertanian, dan insentif guru mengaji.

BACA JUGA :

Tak Setuju Dukung Calon Bupati Perempuan, Brigade Hizbullah Pilih Dukung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan

Bedas Janjikan Insentif Guru Ngaji dan Ustadz Rp 500 Ribu per Bulan Plus BPJS Gratis⁣

Pengurus dan Kader Senior Partai Bulan Bintang Deklarasi Dukung Pasangan Bedas, PBB : Pemimpin Wajib Laki-laki

Pemohon juga mendalilkan ada dugaan keterlibatan ASN dan penggunaan sarana dan prasarana keagamaan dalam kampanye.

“Selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya kampanye pihak terkait yang menggunakan isu SARA terkait gender dengan menyebut tidak ada sejarahnya Kabupaten Bandung dipimpin oleh perempuan dan perintah agama pemimpin harus laki-laki,” ungkap Violla.

Sebelumnya pada Selasa, 26 Januari 2021, MK mulai menggelar sidang perdana mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung 2020. Gugatan tersebut dilayangkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1, Kurnia Agustina-Usman Sayogi selaku pemohon, kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai termohon.

Dari informasi yang dihimpun, gugatan yang disampaikan adalah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 3, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan antara lain adalah dugaan money politic, dan memberikan janji yang bisa mempengaruhi suara seperti memberikan bantuan Rp100 juta per RW. (*).

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

TONTON JUGA :

Courtsey : BandungKita ID

Comment