by

Buruh Bandung Barat Aksi di Kantor Bupati, Tuntut Kenaikan Upah

BandungKita.id, KBB – Ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat melalukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Senin (22/11/2021). Aksi itu mereka sampaikan untuk menuntut kenaikan upah minimun kota/kabupaten (UMK) 2022.

Ribuan buruh tersebut terdiri dari beberapa organisasi pekerja yang tergabung dalam koalisi sembilan buruh yang berada di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam orasinya Dede Rachmat selaku koordinator aksi mengatakan, kedatangan kaum buruh menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan agar menaikan upah minimum tahun 2022.

“Ini merupakan keresahan pekerja di Bandung Barat dimana pada tanggal 9 November 2021 lalu menteri tenaga kerja mengeluarkan surat edaran terkait upah 2022. Dalam SE itu tidak ada kenaikan upah minimum 2022 di seluruh kabupaten di Indonesia,” katanya, Senin (22/11/2021).

Menurutnya, upah yang berlaku saat ini sebesar Rp3,2 juta dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok buruh. Ditambah lagi dengan keperluan alat kesehatan sebagai penunjang kerja buruh yang meningkat selama pandemi Covid-19.

“Harus beli masker, handsanitizer serta lainnya. Gaji Rp3,2 juta tidak cukup belum untuk bayar yang lainnya,” ucap Dede.

BACA JUGA:

Sah! Gubernur Jabar Naikan UMP 2022 Sebesar 1,72 Persen

Tuntut Kenaikan Upah, Buruh KBB Akan Mogok Kerja Pekan Depan

Ia meminta Plt Bupati Bandung Barat untuk menaikan upah minimum buruh. Hal ini tentunya demi kesejahteraan kaum buruh, mengingat harga kebutuhan pokok meningkat.

“Plt Bupati berpihak pada kami, minta keberaniannya untuk menaikan upah. Bahwa di KBB ini kami kaum buruh selalu mendukung kebijakan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan yang menemui buruh, berupaya akan menaikan upah minimun dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya celah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

“Apabila ada celah dan ada ruang akan rekomendasikan ke provinsi langsung ke pak gubernur,” ucapnya.

Namun demikian, apabila kemungkinan terburuk upah minimun tidak naik. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meringankan beban buruh di Bandung Barat. Ada dua cara yakni dengan menyiapkan angkutan antar jemput bagi buruh.

“Pemerintah Bandung Barat telah menyiapkan langkah strategis menyiapkan mobil antar jemput untuk teman-teman buruh sehingga bisa mengurangi pengeluaran,” katanya.

Kemudian, Hengky mengaku telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hasil pertanian dan peternakan warga Bandung Barat.

“Ada perputaran uang kurang lebih Rp1,5 sampai 2 miliar dalam satu bulan. Buruh bisa manfaatkan peluang ini untuk menambah pendapatan,” pungkasnya. (Faqih Rohman Syafei)

Comment