by

Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Bandung Barat Sediakan Ruang Katalog Bagi UMKM

Bandungkita.id, KBB – Lembanga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menilai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai jalur dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa. Terutama penerapan ruang bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna meningkatkan produk dalam negeri.

Menurut Direktorar Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan LKPP, Muhammad Qard Siddiq Zam, pihaknya bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung melakukan intervew mendalam ke Pemkab Bandung bertujuan sebagai upaya meningkatkan produk dalam negeri, dan mengangkat peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Proses wawancara mendalam evaluasi pengadaan barang dan jasa oleh LKPP berlangsung di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Bandung Barat pada Jumat (11/11/2022).

Baca Juga:

ULP KBB Gelar Sosialiasi dan Penginputan RUP pada SIRUP

Hore! ULP Kabupaten Bandung Barat Buka Kesempatan UMKM Ikut Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kenali SiMobile, Aplikasi Pendukung Lelang di Kabupaten Bandung Barat

“Sejauh ini data yang kami miliki, Pemkab Bandung Barat sudah menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik dan benar sesuai regulasi. Semua sistem yang sudah ada dimanfaatkan dengan baik, sehingga saya harap dengan adanya sistem ini bisa menghasilkan pengadaan barang dan jasa bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata Siddiq kepada Bandungkita.id.

Diakuinya, Pemkab Bandung Barat sangat aktif dalam menggandeng para pelaku UMKM terlibat dalam proses pembangunan. Terlebih hal itu merupakan salah satu visi misi pemerintah pusat untuk kembali menggeliatkan perekoniman rakyat melalui UMKM di masa pandemi Covid-19.

Ia pun menturkan, sistem elektornik atau online pengadaan barang dan jasa yang sudah diterapkan Pemkab Bandung Barat dianggap mampu untuk menghidari adanya penyalahgunaan. Terlebih dengan sistem online, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat bisa dikontrol atau dilihat secara langsung oleh masyarakat atau pun para pengusaha yang ingin terlibat dalam beberapa program pembangunan terutama kontruksi.

“Sejuah ini Pemkab Bandung Barat masih on the track. Namun masih perlu perbaikan karena ini pemda baru, harus terus mengejar perbaikan sarana dan prasarana umum. Karena kemajuan teknologi itu tidak hanya tahunan, tapi juga bisa beberapa bulan. Jadi harus siap dengan segala perubahan yang begitu cepat,” bebernya.

Siddiq berharap, Pemkab Bandung Barat terus mempertahankan sistem dan menjalankan sesuai regulasi dalam pengadaan barang dan jasa yang sudah dijalankan saat ini. Terutama keterlibatan UMKM yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian.

“Tinggal kita lihat diakhir tahun ini penyelesaiannya. Mudah-mudahan diakhir tahun bisa selesai dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Kresna Ahmad selaku Sub Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan terutama layanan secara online untuk pengadaan barang dan jasa. Terutama, lanjutnya, peran para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat untuk turut dalam pengadaan barang dan jasa.

Video Pilihan:

“Kami juga tadi menyampaikan terkait bagaimana strategi kami dalam meningkatkan peran UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Kami sudah mengeluarkan surat edaran dan juga imbauan kepada UMKM,” ujar Kresna.

Kresna mengaku, Pemkab Bandung Barat terus gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM agar bisa turut andil dan mengikuti pengadaan barang dan jasa. Pasalnya Pemkab Bandung Barat pun menyediakan ruang katalog lokal yang diperuntukkan bagi UMKM agar lebih leluasa terlibat dalam berbagai bentuk pembangunan.

“Dan alahamdulillah sampai sekarang antusiasnya ada. Mulai banyak transaksi di katalog lokal untuk meningkatkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Bandung Barat,” sahutnya.

Proses katalog lokal tersebut pun, sambungnya, tetap dilakukan secara online melalui sistem yang telah dibandung oleh Pemkab Bandung Barat. Sehingga seluruh proses dalam dipantau langsung secara online tanpa ada unsur kepentingan dari salah satu pihak.

“Penyelenggaraan layanan dibagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat ini semuanya berdasarkan sistem aplikasi elektronik. Jadi kami terbuka untuk seluruh prosesnya,” tegas Kresna.

Comment