Bandungkita.id, KBB – DPRD Kabupaten Bandung Barat dinilai melakukan praktek yang diduga mencederai etika dalam transparansi ketika menggelar rapat anggaran dengan mitra dinas terkait. Agenda rapat tersebut pun beralih yang semula fokus pada evaluasi realisasi anggaran trwiulan pertama 2025 menjadi ruang negoisasi.
Menurut informasi yang dihimpun Bandungkita.id, sebagian pihak dari komisi terkait dikabarkan meminta alokasi tertentu secara langsung tanpa mempertimbangkan situasi anggaran yang masih dalam tahap efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut dilaporkan mencakup sejumlah hal seperti program, dana, dan lainnya, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang sehat.
VIDEO PILIHAN
Berdasarkan sumber yang enggan disebutkan identitasnya, rapat yang dilakukan DPRD dengan dinas terkait tidak melakukan evaluasi kinerja selama triwulan pertama.
“Rapatnya tidak dilakukan, malah langsung nego, minta jatah,” kata narasumber melalui saat dihubungi Bandungkita.id belum lama ini.
Bahkan diakuinya, salah satu pimpinan komisi DPRD KBB langsung meminta ‘jatah’ anggaran yang dinilai memberatkan dinas terkait.
“Masuk ruangan langsung nego minta nggak kira-kira, apa mereka tidak tahu semua kegiatan belum ada yang jalan karena kena efesiensi” bebernya.
BACA JUGA
DPRD Provinsi Jawa Barat Gelar Rapat Gabungan Bahas Penyegelan Bangunan dan Pengelolaan Lingkungan
KPK Geledah Kantor KONI Jatim, Dugaan Korupsi Dana Hibah Terungkap
Ia menuturkan, pemimpin komisi tersebut secara terbuka meminta jatah berupa berdasarkan Pokok Pikiran (Pokir), proyek bahkan uang tunai.
“Kejadiannya sebelum lebaran tahun ini, minta cash, ada juga yang minta proyek dan Pokir, pusing kang” tambahnya seraya memberikan bukti.
Saat ditanya maksud dari narasumber memberikan informasi tersebut kepada Bandungkita, Sumber berdalih tentang prilaku tersebut dapat menjeratnya dan sangat menyesali peristiwa koruptif tersebut.
VIDEO PILIHAN
“Saya tidak mau karena ini prilaku korupsi, seolah-olah menyuruh saya untuk korupsi” ungkapnya.
Sementara itu, seorang kepala bidang salah satu dinas di KBB turut merasa prihatin dan kerap kebingungan setiap menghadapi akhir anggaran triwulan. Pasalnya ia mengaku kerap dimintai koordinasi diluar ruangan rapat pasca rapat evaluasi.
“Suka bingung aja kalo masuk tahapan evaluasi (rapat evaluasi penggunaan anggaran) kita jadi melakukan efisiensi, ya gimana da bingung” ujarnya terpisah belum lama ini.
ARTIKEL PILIHAN
Sementara itu, Forum Aktivis Muda Bandung, Bilal Alfariz menyebut prilaku koruptif tidak dilakukan satu pihak dan bisa melibatkan banyak pihak. Bilal berharap upaya seperti diatas tidak dilakukan karena dapat mencederai kepercayaan publik atas penyelenggaraan Negara yang mereka kelola.
“Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut terkait budaya korupsi dalam pengelolaan dana publik di KBB atau dimana saja, dan pastinya akan melibatkan banyak pihak, Jika benar adanya, hal ini dapat menjadi contoh buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik serta potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” ujar Bilal melalui pesan singkat, Rabu, 16 april 2025.
BACA JUGA
●LIVE 》》NGABANDUNGAN CCTV BANDUNG RAYA DAN PARLEMENTARIA
Proyek Bank Permata Dinilai Bermasalah, Atlet Panahan Kota Bandung Nyaris Tertimpa Besi
Bilal menggaris bawahi soal pernyataan narasumber yang tidak secara gamblang disebutkan sebagai sikap dan memberikan perhatian kepada oknum yang dimaksud dengan cara melibatkan media.
“Saya rasa, ini sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba atau mendorong seseorang berprilaku koruptif, emang masih jaman? dan soal berani bicara ke media, tentu undang-undang melindungi narasumber yang tidak disebutkan oleh media, kita tahu itu demi keamanan narasumber”. Tambahnya.
Sebagai catatan, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait belum membuahkan hasil hingga artikel ini diterbitkan. (Dadang Gondrong/Br/Dhomz/BandungKita.id)
Siapakah Anggota Dewan dan Dinas Yang dimaksud? Berapa biasanya OPD berikan? Dalam bentuk apa? Simak penelusuran BangKit (BandungKita) selanjutnya
ARTIKEL PILIHAN
Comment