BandungKita.id, BANDUNG – Jelang lima hari pelaksanaan pemilu 2019, lembaga kajian Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menyampaikan sejumlah catatan khususnya bagi pelaksanaan pemilu di provinsi Jawa Barat. Diantaranya persoalan daftar pemilih tetap yang hari ini tengah dibahas dalam rapat pleno untuk ditetapkan.
“Hari ini daftar pemilih tetap sedang dibahas dalam rapat pleno tapi kita belum tahu sejauh mana akurasi jumlahnya, sudahkah semua warga Jabar atau yang memilih di Jabar terpenuhi hak suaranya,” kata Direktur DEEP, Yusfitriyadi, saat diskusi di salah satu hotel di Jalan Ir H. Juanda, Jumat (12/4/2019).
Kemudian, soal politik uang yang besar kemungkinannya akan terjadi terutama kaitannya dengan masa tenang yang akan berlangsung beberapa hari lagi.
“Kan gak semua masyakarat kenal setiap orang calon, jadi baik partai maupun calonnya sendiri dikhawatirkan melakukan segala cara agar bisa dipilih oleh masyarakat, termasuk melakukan politik uang,” lanjutnya.
Potensi terjadinya politik uang juga disebabkan karena ambang raihan suara untuk bisa masuk parlemen atau parlementarian threshold yang perlu mencapai 4 persen keterpilihanya di masyarakat.
BACA JUGA:
Atlet KBB Terancam Eksodus Gara-gara Bonus Kembali Telat Cair, Begini Pernyataan Dispora
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi DPTb KBB
“Terlebih berdasarkan kajian banyak lembaga survey, hanya enam persen saja dari semua parpol yang kemungkinanya besar untuk bisa masuk parlemen,” lanjut yus.
Kemudian yang ketiga, yakni soal politik identitas. Yusfitriyadi menilai saat ini banyak partai politik bahkan pasangan Capres dan Cawapres yang memanfaatkan emosi masyarakat untuk menjatuhkan calon tertentu.
“Jadi emosi masyarakat itu dikapitalisasi, group whatsapp itu bukan tidak mungkin jadi tempat saling serang antar satu pendukung dengan pendukung lainya yang berbeda,” kata Yus.
Tak hanya itu, soal kampanye hitam dan kampanye negatif juga diperkirakan bisa terjadi. Meski bukan hal baru namun Yus menilai hal itu perlu mulai dihilangkan dari kebiasaan buruk demokrasi di Indonesia.
“Nantinya catatan-catatan ini bisa jadi sebab kemungkinan adanya konflik pasca pemilihan jika memang ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Yus.
Sementara itu, perwakilan KPU, Reza Alwan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa catatan DEEP memang mungkin saja terjadi. Namun pihaknya juga mengakui memiliki keterbatasan.
“Ini bukan konteksnya kami membela diri namun memang catatan-catatan tersebut mungkin saja ada. Kami juga sudah melakukan sebisa mungkin apa yang bisa kami kerjakan bersama penyelanggara pemilu lainya juga lembaga pemantau eksternal lainya,” pungkas Reza. (Tito Rohmatulloh/BandungKita.id)
Editor: Dian Aisyah
Comment