BandungKita.id, Ngamprah — Komitmen Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran hukum di lingkungan Pemkab mulai dipertegasnya. Gayung bersambut, dukungan mengalir dari berbagai elemen, mulai dari bawahannya di aparatur sipil negara (ASN), BOOMS KBB (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM) hingga masyarakat sipil.
“Saya ingin memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum. Tidak boleh ada pelanggaran, sekecil apa pun,” tegas Jeje, Sabtu (11/10).
Jeje menyatakan akan mengevaluasi seluruh jajaran birokrasi, dari kepala seksi hingga sekda, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ia juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kejanggalan secara langsung.
ARTIKEL PILIHAN
Nasib Fly Over Cimareme, Infrastruktur KBB yang Mangkrak Sejak Era Abu Bakar
“Saya mendukung elemen masyarakat jika menemukan kejanggalan di Bandung Barat. Semua laporan akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Jeje menyatakan akan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum (APH), seperti dikutip KORAN GALA Sabtu (11/10/2025).
Suara ASN dan Warga
Sejumlah ASN menyambut baik sikap tegas Bupati Jeje. Mereka menyebut langkah ini sebagai momentum pembenahan birokrasi dan pemulihan kepercayaan publik.
“Kami siap mendukung kebijakan Bupati. Ini saatnya membangun sistem yang adil dan profesional,” ujar salah satu pejabat eselon III.
Warga dari berbagai kecamatan juga menyuarakan dukungan. Rina, warga Cililin, menyebut keterbukaan Bupati sebagai angin segar bagi masyarakat. “Kalau Bupati serius memberantas korupsi, kami akan bantu awasi,” katanya.
Dadan, tokoh pemuda Lembang, menambahkan: “Jangan biarkan tekanan politik mengganggu kerja Bupati. Kami ingin Bandung Barat bersih dan melayani.”
ARTIKEL PILIHAN
Diingatkan Jeje Soal Flyover Cimareme, KDM Malah Minta Bupatinya Fokus Bangun Jalan Kota Baru?
Tak Mau Kalah dengan Flyover Kota Baru, Warga ini Galang Dana Sindir Aa Umbara
Evaluasi Menyeluruh
Jeje menegaskan bahwa tidak ada posisi yang kebal terhadap penegakan hukum. Evaluasi akan dilakukan terhadap semua level jabatan, termasuk kepala dinas dan sekda.
Jeje menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pejabat eselon rendah hingga tinggi. Tidak ada posisi yang kebal terhadap penegakan hukum.
“Ini mencakup semua level jabatan, mulai dari kepala seksi, kepala bidang, sekretaris dinas, kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, hingga sekda,” tandasnya.
ARTIKEL PILIHAN
Sementara itu, BOOMS KBB menyampaikan pernyataan sikap resmi mendukung pemerintahan baru agar dapat bekerja secara amanah dan bebas dari tekanan politik yang tidak sehat.
“Kami mendukung penuh jalannya pemerintahan yang berintegritas. Jangan biarkan tekanan politik dan opini yang belum terbukti menghambat langkah pembenahan,” ujar Ketua Presidium yang biasa mereka sebut “Pupuhu” BOOMS KBB, Didin Suhendar.
BOOMS KBB juga menekankan pentingnya membedakan antara kritik konstruktif dan tekanan destruktif. Mereka menyerukan semangat kolaborasi untuk membangun Bandung Barat yang bersih dan melayani. (Joe/BandungKita.id)
VIDEO PILIHAN
Comment