BandungKita.id – Ngamprah. Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah berdiri sejak 19 Juni 2007 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Pemekaran ini membawa harapan besar: pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan pengelolaan anggaran yang lebih mandiri. Namun setelah 18 tahun berjalan, kedaulatan fiskal KBB masih belum sepenuhnya terwujud.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Kedaulatan Fiskal KBB: Dari Batulayang 1802 ke Bandung Barat 2025” yang digelar oleh BOOMS dan Bandung Barat Menggugat. Diskusi berlangsung hangat dan diwarnai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Cuplikan Klik Disini

Gaston Barus IR (KB Fkpp): Evaluasi Serius atas Upaya yang Pernah Dilakukan

Aktivis senior dan tokoh KB Fkpp, Gaston Barus IR, menekankan pentingnya menakar seluruh upaya yang telah dilakukan sejak pemekaran KBB. Ia menyoroti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset oleh DPRD yang dinilainya tidak transparan dan tidak menghasilkan solusi konkret.

“Kita tidak bisa bicara kedaulatan fiskal kalau penguasaan aset strategis seperti PDAM Tirta Raharja saja masih belum jelas. Pansus terakhir pun tidak menunjukkan arah yang tegas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola fiskal yang lebih terbuka dan partisipatif.

“Pemerintah harus lebih transparan dalam penerimaan PAD. Ruang aspirasi bagi dunia usaha yang sudah ada maupun yang akan tumbuh harus dibuka luas. Jangan sampai investasi terhambat hanya karena regulasi dan prosedur izin yang berbelit-belit,” tegasnya.

“Transparansi publik itu bagian dari pengawasan. Di Bapenda, seharusnya dipasang layar monitor yang menampilkan pendapatan daerah secara real-time, sesuai prinsip e-Government dan sistem informasi daerah seperti SIMDA,” tambahnya.

ARTIKEL PILIHAN

BOOMS KBB Gaungkan Kedaulatan Fiskal dan Optimisme Pembangunan Bandung Barat

BOOMS KBB Dorong Optimalisasi Potensi Fiskal dan Pembangunan Berbasis Kedaulatan Daerah

Berlayar Tanpa Angin: Perjuangan KONI KBB di Tengah Badai Anggaran

Pian (Pemuda Pancasila): Kedaulatan Harus Dimulai dari Keberanian Politik

Vian, perwakilan dari Pemuda Pancasila, menyoroti lemahnya keberanian politik dalam memperjuangkan hak-hak KBB atas asetnya sendiri. Ia menilai bahwa elite politik lokal terlalu kompromistis terhadap kepentingan luar daerah.

“KBB ini seperti anak yang sudah dewasa tapi masih dikekang. Kalau kita tidak berani menuntut hak kita, sampai kapan pun kita akan jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.

Fajar Taufik (BMI): Rakyat Butuh Transparansi dan Arah Perjuangan

Fajar Taufik dari Banteng Muda Indonesia (BMI) menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam perjuangan kedaulatan fiskal. Ia menilai masyarakat belum sepenuhnya memahami apa yang sedang diperjuangkan.

“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton. Kita butuh narasi yang jelas, roadmap yang konkret, dan pelibatan publik yang nyata,” katanya.

ARTIKEL PILIHAN

Pengamat Soroti Pentingnya Kepemimpinan Hadir dan Narasi Optimisme di KBB, Jamparing: Bupati harus Baca “Paradoks Indonesia dan Solusinya”

Editorial: Bisakah MBG Menjadi Mesin PAD, Bukan Sekadar Program Konsumsi!

Aset Air di Bandung Barat, PAD ke Pemkab Bandung: DPRD KBB Ungkap Retaknya Diplomasi Antar Kepala Daerah

Asep GP (LSM Penjara): DPRD Harus Dievaluasi

Asep GP dari LSM Penjara mengkritik keras kinerja DPRD KBB yang dinilainya gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, terutama dalam isu pengelolaan aset dan pembentukan pansus.

“Kalau DPRD tidak bisa mengawal kedaulatan fiskal, maka rakyat berhak mengevaluasi mereka. Jangan sampai lembaga legislatif justru jadi bagian dari masalah,” ujarnya.

Gunawan Rasyid (LSM Laki): Perlu Langkah Hukum dan Tekanan Sipil

Gunawan Rasyid dari LSM Laki menekankan pentingnya langkah hukum dan tekanan sipil untuk mendorong pengambilalihan aset strategis. Ia menyarankan agar gerakan sipil mulai menyiapkan gugatan atau advokasi hukum.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan diskusi. Harus ada tekanan hukum, harus ada gerakan yang terstruktur dan berkelanjutan,” katanya.

Weda (Kesbangpol KBB): Pemerintah Terbuka untuk Dialog

Kepala Badan Kesbangpol KBB, Weda, menyampaikan apresiasi atas diskusi yang berlangsung dan menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sipil.

“Kami menyambut baik ruang-ruang dialog seperti ini. Pemerintah tidak anti-kritik, dan kami siap bersinergi untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

VIDEO PILIHAN

Didin Suhendar (BOOMS): Moderasi untuk Perubahan

Diskusi ini dimoderatori oleh Ketua BOOMS, Didin Suhendar, yang menekankan pentingnya konsolidasi gerakan sipil dan penyusunan narasi kebijakan yang kuat. Ia menyebut bahwa BOOMS hadir sebagai wadah koordinasi lintas elemen untuk mendorong reformasi fiskal dan penguasaan aset daerah.

Diskusi ini menjadi penanda penting bahwa perjuangan kedaulatan fiskal KBB bukan hanya soal teknokrasi, tetapi juga soal keberanian politik, partisipasi publik, dan konsistensi gerakan sipil. Dari Batulayang 1802 hingga Bandung Barat 2025, sejarah terus menuntut keberpihakan yang jelas: untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.

VIDEO PILIHAN

CEO BandungKita.id: Diplomasi Intelektual untuk Reformasi Fiskal

Hadir sebagai penggagas isu dan penulis gerakan advokasi, CEO BandungKita.id, Dhomz bersama element yang lain, memainkan peran strategis dalam membentuk arah gerakan sipil berbasis pendekatan jurnalistik. Melalui narasi yang tajam dan berbasis data, ia mendorong organisasi BOOMS untuk meninggalkan pola gerakan massa dan beralih pada diplomasi intelektual yang lebih strategis.

“Kesadaran kolektif adalah modal utama untuk menjawab tantangan fiskal. Gerakan sipil harus mampu membangun narasi kebijakan, bukan sekadar mobilisasi. Kita dorong BOOMS menjadi ruang konsolidasi ide dan advokasi yang elegan,” ujarnya.

Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani keterbatasan keuangan yang dikelola Pemkab KBB dengan partisipasi publik yang lebih cerdas dan terarah. (Joe/BandungKita.id)