by

Amerika Harus Tanggung Jawab Atas Konflik di Papua

BandungKita.id, BANDUNG – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (15/8/2019).

Dalam aksinya, massa menuntut agar Amerika Serikat bertanggung jawab atas konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Menurut salah satu peserta aksi, Kaeemka menjelaskan pada 1962 Amerika menjadi penengah dalam perjanjian antara Indonesia dan Belanda dalam menentukan siapa yang berhak mengakuisisi Papua.

Perjanjian yang disebut New York Agremen tersebut, kata Kaeemka, akhirnya menghasilkan kesepakatan yang terdiri dari 29 pasal.

“Dalam pasal 14-21 di New York Agrement disebutkan salah satunya terkait hak masyarakat Papua, untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme voting,” kata Kaeemka di lokasi.

Baca juga:

Pelantikan DPRD Kota Bandung Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

 

Namun, alih-alih proses voting untuk menentukan apakah Papua akan bergabung ke Indonesia atau menjadi negara sendiri dilakukan, banyak masyarakat Papua yang diteror lantaran pro kemerdekaan Papua.

“Akhirnya, sebelum voting dilakukan tiba-tiba perusahaan Amerika Freeport masuk pada 7 April 1967, bahkan kontraknya sudah mereka sepakati bersama pemerintah Indonesia,” papar Kaeemka.

Kesepakatan beroperasinya Freeport di Papua, tepat dua tahun sebelum di gelarnya proses voting menentukan nasib sendiri atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

“Karena banyaknya teror pada masyarakat Papua saat itu, akhirnya PEPERA ini dilakukan hanya oleh 175 masyarakat Papua yang melakukan voting, tentu ini melanggar New York Agrermen di mana asal nya One Man One Vote, artinya ada 8 ratus ribuan masyarakat Papua yang dipaksa tidak memberikan hak votingnya, tentu ini melenceng dari semangat Demokrasi,” kata Kaeemka.

Baca juga:

“Reformasi Dibajak Segelintir Orang Untuk Kepentingan Politik Praktis”

 

Pihaknya menegaskan, Amerika melalui Freepot harus hengkang dari tanah Papua dan bisa memberi ketegasan pada pemerintah Indonesia agar mematuhi New York Agreement.

Sementara itu, aksi yang semula di jadwalkan di gelar pukul 13.00 WIB di kawasan Gedung Merdeka tersebut, digeser dengan alasan adanya potensi bentrok dengan sejumlah organisasi kemasyatakatan.

“Ya kita di sini sejak pukul 13.00 WIB ingin menghalau aksi dari massa yang ingin menyampaikan pendapat. Namun berpotensi memecah NKRI, kita ingin Bandung tetap kondusif,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Polri TNI, Adde Mararif saat ditemui BandungKita.id di sekitar Gedung Merdeka.

Pihaknya mengatakan, menyampaikan aspirasi di muka umum merupakan hak semua warga negara. Asal jangan mengancam keutuhan negara.

“Bahwa ada satu gerakan yang ingin mendukung gerakan Papua merdeka. Kita sebagai anak TNI/Polri yah terpanggil, kalau mau menyampaikan aspirasi mangga-mangga saja, tapi jangan coba-coba aspirasi itu berbau memecah NKRI,” katanya.***(Tito Rohmatulloh/BandungKita)

 

Comment