by

Waduh! Pindahkan Pejabat Sepihak Usai Pelantikan, BKPSDM KBB Dinilai Tak Hormati Bupati Aa Umbara

Seorang Pejabat Dipindahkan Kembali ke Jabatan Semula Usai Dilantik Bupati

BandungKita.id, KBB – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang digelar pada Jumat (10/7/2020) lalu menyisakan masalah. Saat itu pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara Sutisna.

Namun lebih dari dua pekan setelah pelantikan, sebuah fakta mencengangkan muncul ke permukaan. Usut punya usut, terdapat beberapa orang ASN atau pejabat yang keberatan dipindahkan atau dirotasi ke tempat dan jabatan baru.

Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010, seorang ASN harus bersedia ditempatkan dan ditugaskan di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Apalagi dalam hal ini, ASN tersebut hanya dipindahkan dari dinas atau SKPD satu ke SKPD lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BandungKita.id, terdapat beberapa ASN yang keberatan bahkan tidak menerima dirinya ditempatkan pada tempat dan jabatan baru. Mereka bahkan mengamuk dan mendatangi atasannya dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB atau dulu dikenal Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut sumber BandungKita.id, terdapat ASN yang mengamuk sambil membawa beking aparat. Ia mengamuk dan tidak terima karena dipindahkan ke tempat dan jabatan baru.

Aneh bin ajaib, usai mengamuk tersebut, oknum pejabat tersebut beberapa hari kemudian langsung dipindahkan kembali ke jabatan lamanya. Padahal, ia sebelumnya sudah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Aa Umbara untuk jabatan baru.

Sumber BandungKita.id menyebut oknum pejabat tersebut akhirnya dipindahkan kembali ke jabatan lamanya oleh BPKSDM. Sedangkan pejabat lainnya yang awalnya menempati jabatan lama oknum pejabat tersebut, dipindahkan ke jabatan baru yang seharusnya diisi oleh sang oknum pejabat.

Dengan kata lain, keputusan Bupati untuk melantik dan mengambil sumpah pejabat tersebut dianulir sepihak oleh BPKSDM, tanpa sepengetahuan Bupati dan Ketua Baperjakat, Sekda KBB Asep Sodikin.

“Kemungkinan ini tanpa sepengatahuan Bupati. Bupati dilangkahi. Mana mungkin, orang baru dilantik dan diberi SK, tiba-tiba langsung dipindahkan kembali ke jabatan semula. Saya menduga ini ada keterlibatan orang BPKSDM dan Pak Bupati tidak tahu,” ungkap sumber BandungKita.id tersebut.

BACA JUGA :

Sebanyak 127 Pejabat KBB Dilantik dan Naik Jabatan, Aa Umbara: Saya Tidak Suka ASN Bermanuver

Enam Pejabat Tinggi Bandung Barat Dilantik Saat Apel Pagi

Puluhan Pejabat KBB Dilantik, Bupati : Jangan Leha-leha

BREAKING NEWS…Bupati KBB Aa Umbara Lantik Lima Pejabat Administrator, Ini Dia Profilnya

Pria yang juga salah seorang pejabat di Pemkab Bandung Barat itu mengaku heran dan tidak habis pikir mengapa seorang ASN keberatan ketika dirotasi ke jabatan dan tempat baru. Padahal, kata dia, seorang ASN itu telah disumpah untuk bersedia ditempatkan dan ditugaskan di mana pun.

Selain melanggar aturan, menurut dia, tindakan BKPSDM memindahkan kembali pejabat ke tempat semula tanpa sepengetahuan Bupati dan Sekda sangat bertentangan dengan etika dan tidak menghormati Bupati selaku pemegang keputusan.

“Saya melihat Pak Bupati tidak dihormati dan sudah dilecehkan oleh oknum pejabat tersebut. Bupati sudah melantik dan mengambil sumpah secara resmi, eh ini di bawah meja, seorang pejabat dipindahkan kembali ke jabatan lama,” kata dia.

Ia menduga adanya kongkalikong dan transaksional atau jual beli jabatan untuk memuluskan oknum pejabat tersebut kembali ke jabatan lamanya dengan oknum pejabat di BKPSDM KBB.

Sebelumnya ketika acara pelantikan pada 10 Juli 2020 lalu, Bupati KBB Aa Umbara Sutisna melantik 127 pejabat KBB secara virtual dengan SK Bupati No 821.2/Kep.-BKPSDM/2020 tentang rotasi, mutasi dan promosi jabatan administrator di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Pejabat yang dilantik terdiri dari 2 orang pejabat setingkat eselon 2, 31 orang pejabat eselon 3 dan 94 orang tenaga pengawas.

“Pejabat yang dilantik ini sudah melalui seleksi terbuka, kompetitif dan sudah mendapat persetujuan Komisi ASN,” tegas Aa Umbara ketika itu.

Bupati KBB Aa Umbara Sutisna (tengah) didampingi Sekda KBB Asep Sodikin (kanan) saat ditemui di Kantor Bupati KBB, Kompleks Pemkab KBB Mekarsari, Ngamprah, KBB. (dok. BandungKita.id)

Orang nomor satu di KBB itu juga menegaskan dirinya tidak senang dengan upaya-upaya manuver yang dilakukan sejumlah ASN demi mendapatkan dan menempati jabatan tertentu.

“Enggak usah bermanuverlah. Saya tidak suka adanya manuver. Karena untuk jabatan, ASN harus siap ditempatkan di mana saja,” kata Bupati Aa Umbara menyindir upaya manuver dan nego-nego yang dilakukan sejumlah ASN KBB.

Terpisah, Kepala BKPSDM KBB Asep Ilyas membantah adanya ASN yang mengamuk di Kantor BKPSDM KBB karena ia tidak terima dipindahkan ke jabatan baru.

“Ah tidak ada yang ngamuk-ngamuk. Kata siapa itu? Enggak ada sama sekali. Siapa yang ngamuknya?” ujar Asep Ilyas balik bertanya kepada BandungKita.id saat dihubungi via ponselnya, Senin (27/7/2020).

Secara logika, kata Asep, seorang ASN tidak mungkin mengamuk atau menolak dipindahkan. Sebab, kata dia, seorang ASN sudah disumpah bersedia ditempatkan dan ditugaskan di mana pun.

“Kalau ada yang ngamuk karena dirotasi, berarti dia tidak menjiwai ASN-nya. Bisa kena hukuman,” ujarnya.

Namun Asep Ilyas mengakui jika BKPSDM akhirnya memang mengembalikan pejabat tersebut ke jabatan semula setelah sebelumnya dilantik oleh Bupati Aa Umbara ke jabatan baru.

“Memang betul yang bersangkutan dikembalikan lagi ke jabatan lamanya. Tapi itu dasarnya bukan karena yang bersangkutan ngamuk. Itu karena ada kekeliruan. Atasannya salah mindahin,” ungkap Asep Ilyas.

Kepala BKPSDM KBB, Asep Ilyas (kanan). (dok BandungKita.id)

Pemindahan kembali pejabat yang bersangkutan ke jabatan semula, kata Asep, sudah atas sepengetahuan Bupati Aa Umbara. Secara aturan, perubahan SK ASN yang sudah dilantik oleh Bupati, kata dia, dapat dimungkinkan jika ada kekeliruan.

“Iya Pak Bupati udah tahu. Udah tahu. Enggak ada masalah. Dimungkinkan perubahan, kan di SK juga disebutkan “jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka bisa diubah,” kata dia.

Benarkah Bupati KBB Aa Umbara sudah mengetahui masalah tersebut? Atau kah Bupati Aa Umbara memang tidak tahu menahu dan dilangkahi oleh BKPSDM KBB? Apalagi Bupati sempat menyatakan bahwa rotasi mutasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat itu sudah atas persetujuan Komisi ASN. Simak liputan selanjutnya hanya di BandungKita.id. (M Zezen Zainal M / BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Comment