by

Dugaan “Kriminalisasi” Petani Kertasari, Elemen Warga Kabupaten Bandung Gelar Dialog Interaktif

BandungKita.id, KAB BANDUNG – Empat orang petani di Kabupaten Bandung didakwa telah menggarap tanah tidak produktif seluas 2,5 hektar yang diklaim sebagai lahan hak guna usaha (HGU) PT London Sumatera Indonesia Tbk. (PT. Lonsum). Walhasil, mereka diseret ke di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (15/7/2020).

Sebelumnya, pihak kepolisian telah memanggil salah satu petani yang bernama Engkus (41) sebanyak dua kali. Hingga akhirnya dipanggilan ketiga, mereka ditetapkan menjadi tersangka. Engkus merupakan petani asal Kampung Rancasari, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Engkus, yang juga ketua dari Kelompok Tani Ranca Wetan mengaku tanah yang digarap para petani tidak masuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Lonsum. Tanah yang digugat merupakan tanah sempadan sungai, yang tidak diketahui kepemilikannya.

“2018 diminta keterangan sebagai saksi, sepuluh bulan panggilan kedua, tahu-tahu dipanggilan ketiga saya dijadikan tersangka,” ucap Engkus di sela persidangan seperti dikutip BandungKita.id dari mediatani, Rabu (15/7/2020).

BACA JUGA :

Mentan Dituntut Prioritaskan Nasib Petani di Indonesia

Ribuan Petani di Kutawaringin Kabupaten Bandung Khawatir Terjadi Longsor, Penyebabnya Peninggalan Belanda Ini

Waduh ! Petani Teh Pangalengan Dipaksa Tanam Kopi, Bupati Diminta Temui Pengunjuk Rasa

Namun malang, kini mereka berempat harus berhadapan dengan pengadilan setelah statusnya menjadi terdakwa. Mereka dianggap telah menggunakan lahan tanpa seizin pemilik tanah dalam hal ini PT Lonsum.

Mereka dijerat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor‎ 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Ancaman pidana dalam pasal itu yakni kurungan 3 bulan dan denda Rp 5 ribu.

“Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, sehinga mengakibatkan PT Lonsum menderita kerugian materil kurang lebih Rp 800 juta dan tidak dapat menggunakan hak sepenuhnya untuk menguasai obyek tanah tersebut. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak,” ujar penuntut umum saat membacakan uraian perbuatannya di muka persidangan.

Para petani di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung berharap ada kepastian hukum dalam menggarap lahan pertanian pada lahan milik negara. Hal itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para petani, disaat menggarap lahan pertanian yang ada di kawasan hulu Sungai Citarum tersebut.

Oleh karenanya, Ahmad Fathoni (40) berinisiatif membuka dialog interaktif mengenai permasalahan ini di acara reses Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal pada hari Sabtu (8/8/2020) di Bale Sawala Situ Cisanti Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal saat dialog bersama para petani pada reses masa persidangan ke-IV tahun 2019/2020 di Bale Sawala kawasan Nol KM Sungai Citarum Obyek Wisata Situ Cisanti Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Sabtu (8/8/2020). (istimewa).

Acara ini diisi oleh Kelompok Tani Ranca Wetan, Baraya Tani Nusantara, dan Gerbang Tani PKB. Selain H. Cucun Ahmad Syamsurijal, turut hadir pula dalam kesempatan ini yaitu Kades, Kapolsek dan Danramil Setempat, beserta pengurus GP Ansor Kabupaten Bandung.

“Dialog ini menghasilkan beberapa poin, intinya kami akan membantu para petani terkait problema ketimpangan lahan di Kertasari. Permasalahan lahan di Kertasari yang selalu berulang memaksa kami untuk membawa kasus ini ke tingkat nasional,” papar Ahmad ketika dihubungi BandungKita.id via WhatsApp, Senin (10/8/2020).

Ahmad mengatakan, kasus ini adalah kriminalisasi terhadap petani dan tidak bisa dibiarkan. Ia juga berasumsi bahwa insiden ini adalah potret keserakahan PT Lonsum. Pasalnya, ukuran lahan yang dipermasalahkan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan total luas tanah yang dikuasai PT Lonsum.

“Jelas ini kriminalisasi terhadap terhadap petani oleh PT Lonsum dan potret keserakahan kaum kapital. Lahan yang dipermasalahkan hanya 2,4 hektar, tidak seberapa jika dibandingkan dari seluruh luasan lahan yang dikuasai PT Lonsum yaitu 627 hektar,” ucap Ahmad yang juga merupakan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bandung.

Ahmad Fathoni, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bandung. (istimewa).

Selain itu, tuturnya, warga setempat sudah menggarap lahan tersebut sejak 1918 sedangkan PT Lonsum masuk Kertasari pada 1920 dan mengklaim HGU pada 1997. Pada 1930-an tanah tersebut merupakan rawa yang tidak produktif. Tanah itu secara turun temurun diwariskan keluarga petani.

“Seperti Engkus, ia mendapatkan lahan dari leluhurnya karena termasuk generasi ketiga. Engkus dapat garapan di blok itu turunan dari uyutnya. Tapi dari dulunya tidak luas, 400 meteran, bahkan yang sekarang dianggap sengketa, itu tanah bukan produktif dulunya hanya dipakai menjadi perkebunan ketika musim kemarau tiba,” tuturnya.

Lanjut Ahmad menjelaskan, penggunaan Pasal 6 Perpu Nomor‎ 51 Tahun 1960 untuk menjerat 4 petani ini tidaklah tepat. Alasannya, ia menyebut ada pengecualian yang tercantum pada Perpu itu dan rupanya luput dari pengamatan PT Lonsum.

“Jika melihat pasal per pasal dari Perpu Nomor‎ 51 Tahun 1960 yang dijadikan landasan PT Lonsum itu tidak terpenuhi unsur-unsurnya, lahan yang jadi objek permasalahan merupakan lahan perkebunan. Jadi kan amanat penyelesaian harusnya lewat musyawarah karena untuk lahan perkebunan itu dikecualikan, dan masuknya ke tindak pidana,” jelasnya.

Disamping itu, Ahmad menyebut petani yang mayoritas eks karyawan PT Lonsum itu butuh biaya untuk hidup, sedangkan pesangon dari PT. Lonsum tidak memadai. Ditambah, perusahaan itu ia nilai tidak banyak memberikan kebermanfaatan bagi warga sekitar dan sedang mengalami krisis.

“Selayaknya badan usaha, CSR (Coorporate Social Responsibility)-nya PT Lonsum di Desa Tarumajaya nyaris tak pernah terasa, maka seharusnya lahan negara itu dikembalikan lagi kepada rakyat. PT Lonsum sering mem-PHK karyawannya, kini tinggal 250 tenaga kerja berstatus karyawan. Artinya, ada kemunduran usaha yang kurang menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.

BACA JUGA :

Nekat! Hutan Seluas 3 Hektare yang Ditanam Kepolisian di Cibodas Pasirjambu Dibakar Oknum Tidak Bertanggung Jawab

Gara-gara Bela Lahan Salim Kancil, Bupati Lumajang Dipolisikan

Salut! Kopi Gununghalu Meraih Award di Paris Prancis, Begini Pendapat Warga KBB

Sementara itu hal berbeda disampaikan Staf di PT Lonsum, Fahruli Manurung. Ia mengatakan, bahwa tanah yang digarap oleh keempat petani tersebut sekitar 2,5 hektare. Tanah tersebut masuk dalam HGU PT Lonsum.

“Kita berkeyakinan itu HGU Lonsum. Pertama, kita mesti tahu juga wilayah kita. Kita juga punya tim yang memetakan, pengukuran. Tentunya kita mengukur wilayah kita itu mana mana saja. Kan sudah di plot tuh berdasarkan HGU dan Peta bidang dari BPN,” kata Fahruli seperti dikutip BandungKita,id dari Detik, Rabu (15/7/2020).

Fahruli mengaku pihaknya telah melakukan berbagai langkah sebelum melaporkan keempat petani tersebut melalui jalur hukum. Mereka telah melakukan mediasi serta difasilitasi oleh kades dan camat.

Bukan hanya keempat petani saja, melainkan 27 petani yang dianggap menggarap dilahan HGU. Namun, keempat petani yang saat ini harus duduk di bangku pengadilan dinilai tidak dapat menemui titik temu.

“Dari 4 terdakwa ini luasnya itu diperkirakan 2,5 hektare, kenapa hanya empat orang ini saja? Kita ada tim, security yang memberikan pengarahan kepada penggarap. Sejauh ini selain 4 ini masih bisa kita berikan pengarahan dan komunikasinya cukup baik, kalau ketemu masih bisa diarahkan,” tandasnya. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id)

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment