oleh

Ini Kata Pengamat Politik Terkait Ancaman Bahar pada Jokowi

BandungKita.id, BANDUNG – Terdakwa Habib Bahar bin Smith sudah menjalani sidang ketiga dalam kasus penganiayaan dua remaja di Kabupaten Bogor. Dalam sidang tersebut, JPU menolak eksepsi tim kuasa hukum Bahar.

Bahar pun sempat mengutaran kekecewaannya atas keputusan tersebut. “Sampaikan kepada Jokowi tunggu saya keluar, serahkan saja. tunggu saya keluar. Ketidakadilan hukum dari Jokowi tunggu saya, akan dia rasakan,” tegas Bahar sambil dikerumuni awak media, Kamis (14/3/2019) lalu.

Menanggapi itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia, Adyana Slamet menilai kasus tersebut merupakan murni kasus pidana. Namun, jika dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019, hal tersebut merupakan blunder yang dapat merugikan salah satu pasangan capres-cawapres

“Sebenarnya ini kasus hukum murni pada konteks bahar smith karena kita mencermati kasusnya itu kan penganiyaan yang kemudian dilaporkan, cuman memang karena kejadian pada tahun politik ini menjadi sesuatu yang diopinikan seolah olah ini bagian dari unsur politik,” kata Adyana saat dihubungi BandungKita Jumat, (15/3/2019).

Baca juga: Eksepsi Ditolak JPU, Bahar: Jokowi, Tunggu Saya Keluar

Pihaknya juga menyebut, apa yang diucapkan Bahar bisa membentuk kesimpulan pada publik terkait rendahnya humanitas pendukung salah satu capres.

“Kita tahu, Bahar bin Smith mendukung salah satu capres, dan apa yang dilakukannya sebetulnya merugikan terhadap capres yang didukung, karena menimbulkan ketakutan di masyarakat dan citra yang buruk terhadap capres yang diusung oleh Bahar bin Smith,” katanya.

Bagi kelompok simpatisan Bahar, kecurigaan atau ketakutan tersebut dinilai tidak akan muncul. Namun bagi masyarakat yang selama ini mendukung salah satu capres 02 tanpa mengenal Bahar prediksi dapat mempengaruhi suara.

“Yang diuntungkan adanya kasus Bahar, adalah jelas kubu 01. Karena apa yang dilakukan oleh Bahar sebagai pendukung 02 akan dinilai sebagai perilaku yang buruk oleh masyarakat,” kata Adyana.

Baca juga: Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum Bahar bin Smith Minta Sidang Dipindahkan ke Bogor

Meski kasus Bahar dinilai menambah kegaduhan jelang Pilpres, Adyana juga mengakui, persoalan tersebut harus segera di proses. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol gerakan-gerakan yang dinilai membahayakan terhadap negara.

“Ini tidak bisa dibiarkan karena marwah negara Indonesia yang bisa jadi hilang, makanya apapun yang terjadi proses hukum perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkas Adyana. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)

Editor: Dian Aisyah

Komentar