oleh

Jumlah Penyuluh KB di Indonesia Masih Minim, Ini Penyebabnya Kata Komisi IX DPR

BandungKita.id, SOREANG – Komisi IX DPR RI menyebut jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini masih kurang.

Hal tersebut membuat para penyuluh KB kerap kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, di lapangan masih ditemukan satu orang petugas KB harus menangani sampai empat desa.

“Sebelum tahun 2015 jumlah PKB dan PLKB ada 28.000. Namun hasil rapat terbaru Komisi IX dengan BKKBN, Jumlahnya menyusut menjadi 14.000. Ini yang jadi masalah, kita masih kekurangan,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat ditemui dalam acara kunjungan kerja ke Dapil Kabupaten Bandung, Rabu (20/3/2019).

Jumlah tersebut sangat minim, karena idealnya satu orang petugas KB menangani satu desa. Dikatakan Dede, selain masalah jumlah, PLKB dan PKB kerap dihadapkan dengan segudang masalah.

Baca juga: LIPUTAN KHUSUS (Bagian 2) : Penggiringan Suara Untuk Rian dan Usep, Karang Taruna Serta Dialektika Ala Ujang Rohman

Salah satunya menangani dan memberikan penyuluhan bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan, karena mereka berada di bawah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun sayangnya, jelas Dede pekerjaan itu banyak yang tak mendapat reward berupa tunjangan dari daerah.

“Yang membayar gaji dan tunjangan dari pusat, tetapi PLKB dan PKB kerap mendapat tugas tambahan dari daerah tanpa ada reward berupa tunjangan daerah,” ucapnya.

Seperti diketahui PLKB dan PKB statusnya merupakan petugas pemerintah pusat non-PNS. Namun di lapangan sering ditemukan mereka juga menjalankan tugas daerah yang di luar kewenangannya.

“Ada miss komunikasi antara tugas dan kewenangan antara pemerintah daerah dan penyuluh KB. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) kita,” pungkasnya. (Restu Sauqi/Bandungkita.id)

Editor: Dian Aisyah

Komentar