by

Ribuan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bandung Dinyatakan Melanggar, Ini Tanggapan Bawaslu

BandungKita.id, SOREANG – Enam hari menjelang waktu pencoblosan Pemilu serentak tahun 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mencatat ribuan pelanggaran pemilu.

Pelanggaran tersebut terdapat 2 jenis.  Yakni pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administratif.

Untuk pelanggaran jenis pertama, Bawaslu Kabupaten Bandung mencatat 8 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, hanya 4 pelanggaran yang masuk tahap registrasi.

“Satu pelanggaran dinyatakan sudah inkrah di pengadilan, satu sedang proses, dan yang 2 lagi dihentikan di pembahasan kedua karena kurang alat bukti,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehudin, Kamis (11/4/2019).

Sementara pelanggaran administratif, jumlahnya mencapai ribuan dan didominasi pelanggaran alat peraga kampanye dengan jumlah 7.202 pelanggaran.

“Untuk pelanggaran administrasi alat peraga kampanye sebanyak 7.202 pelanggaran. dan pelanggaran administrasi hal-hal lain ada berjumlah 2 pelanggaran,” paparnya.

Menurut Januar, mayoritas pelanggaran alat peraga kampanye dipasang di tempat yang tidak sesuai dengan ketetapan KPU yang tertera dalam Pasal 34 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang kampanye.

BACA JUGA:

Banjir Mulai Surut, Jalan Baleendah-Banjaran Bisa Dilalui Kendaraan

 

Situ Cimeuhmal : Potensi Besar Sektor Wisata yang Belum Digali Secara Optimal

 

“Banyak alat peraga yang dipasang di pohon, di tiang listrik atau di kendaraan umum,” ucapnya.

Pada saat melakukan penindakan, Bawaslu tak jarang menemukan peserta pemilu yang bandel. Karena setelah diturunkan, kerap dipasang kembali.

“Kita mencatat setidaknya ada 68 reklame atau billboard yang melanggar, tapi hari ini masih dipasang lagi. Untuk Branding sticker di mobil ada sebanyak 35. Mereka kucing-kucingan,” jelasnya.

Bawaslu memastikan setiap upaya penindakan alat peraga berdasar putusan berkekuatan hukum. Tak lupa, Bawaslu juga mendorong PPK untuk memberi surat teguran terlebih dahulu.

Jika dalam waktu 1×24 jam, peserta pemilu tidak menertibkan, maka Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penindakan.

“Sebelum melakukan tindakan penurunan alat peraga, Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memberikan surat teguran kepada partai politik peserta pemilu. Jika tidak direspons oleh peserta pemilu, baru kita tindak,” pungkasnya. (Restu Sauqi/Bandungkita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment