by

Waduh! 5 Pejabat Pemkot Bandung Diperiksa KPK Terkait Kasus RTH, Siapa Saja?

Bandungkita.id, JAKARATA – KPK melakukan pemeriksaan sekaligus pengecekan lokasi bersama BPK-RI terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Pemeriksaan dan pengecekan lapangan ini dilakukan terkait dengan dugaan korupsi yang sedang didalami.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, setelah memeriksa sekitar 81 orang saksi, hari ini Selasa (16/72019), diagendakan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, yaitu Sekretaris Inspektorat Kota Bandung Agus Slamet Firdaus, eks Kepala Seksi Sertifikasi dan dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hermawan, Staf DPKAD Wagiyo, Kadis Tarcip Kota Bandung Iskandar Zulkarnain dan Sekwan DPRD Kota Bandung sekaligus staf Staf Ahli Walikota Kelly Solihin.

“Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat, Ujung Berung Bandung. Dalam pemeriksaan ini sekaligus dilakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Baca juga:

93 Orang Mendaftar Jadi Calon Pimpinan KPK

 

Para tersangka adalah Kepala DPKAD Hery Nurhayat, mantan anggota DPRD Tomtom Dabbul Qomar, dan Kadar Slamet.

Menurut KPK, anggaran dalam proyek RTH Kota Bandung mencapai Rp 123,9 miliar terdiri belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam ruang terbuka hijau. Dua di antaranya RTH Mandalajati Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru Rp 80,7 miliar.

Tersangka Tomtom dan Kadar diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran.

Baca juga:

Kejati Jabar Telusuri Mangkraknya Proyek IPA Cikalong oleh PDAM Tirtawenging

 

Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar pembebasan lahan. Sedangkan Hery Nurhayat diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Febri menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk RTH di Kota Bandung ini sebenarnya berangkat dari rencana pembangunan jangka menengah di Kota Bandung.

RTH itu diusulkan dalam rangka menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah di Kota Bandung sehingga diperlukan pengadaan tanah untuk merealisasikan RTH tersebut.

“Karena itulah, KPK sangat menyesalkan ketika pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat Bandung secara langsung ini justru diduga dikorupsi hampir setengahnya, dan uang miliaran tersebut mengalir pada banyak pihak,” ujar Febri.***

Sumber: Antara

Comment