by

Diduga Selewengkan Dana Desa, Ribuan Warga Minta Kepala Desa Panundaan Ciwidey Mundur dan Diperiksa

BandungKita.id, KAB BANDUNG – Warga Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa mereka, Asep Ma’mun. Asep Ma’mun dituding warga menyelewengkan dana desa dan tidak transparan dalam penggunaan anggaran desa sejak tahun 2017 hingga 2019.

Mereka menuntut Kepala Desa Panundaan Asep Ma’mun untuk mundur dari jabatannya. Tak hanya itu, warga pun meminta Inspektorat Pemkab Bandung maupun aparat penegak hukum untuk turun tangan mengaudit penggunaan dana desa yang digunakan Asep Ma’mun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BandungKita.id, warga sudah berulangkali mempertanyakan penggunaan dana desa yang dinilai tidak transparan tersebut. Namun berulangkali pula, pertemuan tidak membuahkan hasil memuaskan bagi semua pihak terutama warga.

Gedung Sarana Olahraga (SOR) Desa Panundaan. Anggaran yang diterapkanya turut dipertanyakan oleh warga (Dadang Gondrong/Bandungkita.id)

Pihak BPD pun pernah berupaya memediasi warga dengan sanga kepala desa. Namun lagi-lagi tidak terjadi kesepakatan. Warga tetap tidak menerima penjelasan Asep Ma’mun sang kepala desa.

Akhirnya, tokoh masyarakat dan sejumlah warga beramai-ramai memobilisasi tanda tangan ribuan warga lainnya dengan menyatakan mosi tidak percaya sekaligus meminta agar Inspektorat Kabupaten Bandung turun memeriksa penggunaan anggaran di Desa Panundaan.

Sedikitnya lebih dari 6.000 warga Desa Panundaan menandatangani mosi tidak percaya terhadap Asep Ma’mun tersebut.

“Kami telah melakukan musyawarah dengan kepala desa dan dihadiri oleh muspika. Namun musyawarah tidak memuaskan kami. Kami minta Inspektorat untuk memeriksa anggaran 2017, 2018 dan 2019,” kata Ketua RW 11, Dedi kepada BandungKita.id.

BACA JUGA :

Muspika Kecamatan Cangkuang Gelar Penanaman 1.000 Pohon di Desa Bandasari

Bupati Dadang Naser : “Kritik Media Penting untuk Gairahkan Semangat Membangun”

Selain ditandatangani lebih dari 6.000 warga, para tokoh berpengaruh di Desa Panundaan pun ikut menandatangani mosi tidak percaya tersebut. Oleh karena itu, warga pun makin bersemangat menuntut sang Kepala Desa mundur dari jabatannya.

Warga Desa Panundaan lainnya, Eli Sopandi mengatakan Kades Panundaan tidak responsif terhadap pengaduan warga.

“Saya pernah pernah minta bertemu dengan kepala desa, untuk membicarakan isu miring warga terhadap kinerja Kades, namun tidak berhasil,” kata Eli.

Selama mosi tidak percaya berlangsung, Eli berharap agar pelayanan desa kepada warga Desa Panundaan tidak sampai terganggu dan terus berjalan seperti biasa.

“Kalau bisa camat menurunkan pegawainya ke desa karena saya lihat staf desa pun tinggal dua orang yang masih aktif bekerja. Warga banyak yang mengeluh,” kata Eli yang juga mantan perangkat Desa Panundaan.

Kepala Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Asep Ma’mun (tengah, baju putih) bersama kuasa hukumnya, Rian Irawan (kiri). (Dadang Gondrong/ BandungKita.id)

Salah seorang warga Desa Panundaan, Ahmad (65) mengakui memang ada pihak yang menggalang tanda tangan warga terkait mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Panundaan, Asep Ma’mun. Sehingga, saat ini terkumpul lebih dari 6.000 tanda tangan warga.

Kepala Desa Panundaan, Asep Ma’mun menolak diwawancara BandungKita.id terkait mosi tidak percaya yang dilayangkan warganya tersebut. Asep Ma’mun menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya, Rian Irawan.

“Untuk menyelesaikan semuanya sudah saya serahkan ke panesahat hukum, silakan nanti berkomunikasi dengan beliau,” kata Asep Ma’mun sambil menoleh ke arah kuasa hukumnya saat ditemui BandungKita.id di Kantor APDESI Kabupaten Bandung.

Kuasa hukum Kades Panundaan, Rian Irawan menjelaskan polemik yang menimpa kliennya bukan merupakan masalah hukum. Ia melihat kasus yang menimpa kliennya tersebut lebih bersifat politis.

BACA JUGA :

Mulai Musim Hujan, Warga Kabupaten Bandung Diminta Waspadai Sejumlah Penyakit Ini

Bupati Bandung Lantik 199 Kades Terpilih, Ini Permintaan Dadang M Naser

“Jika dicermati, pelaporan atas dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh klien saya, kental dengan nuansa politis dan terlalu tendensius,” kata Rian dalam keterangan tertulis yang diterima BandungKita.id.

Menurut Rian, tudingan warga lebih condong menyerang karakter Kepala Desa sebagai individu yang disebutkan amoral oleh banyak pihak dengan penilaian yang sangat subjektif. Menurut dia, hal tersebut dapat dilihat di lapangan bahwa masyarakat mengenyampingkan asas praduga tak bersalah.

Apalagi, kata dia, masyarakat sangat minim menyampaikan bukti otentik terkait dugaan penyelewengan dana desa yang dilaporkan masyarakat melalui BPD Desa Panundaan ke Inspektorat Kabupaten Bandung.

“Yang dilaporkan hanya sebatas pengaduan dan meminta perlu diaudit. Padahal yang dilaporkan itu bersifat opini dan tendensius terhadap Kepala Desa. Apalagi laporan sejak tahun 2017 hingga 2019 juga sudah dilaporkan dan diperiksa Inspektorat,” beber Rian.(Dadang Gondrong/ BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Comment