Nilai SAKIP 2019 Pemkot Bandung Turun Jadi BB, Begini Tanggapan Wakil Wali Kota Bandung

Yana : Pemkot Bandung Tak Henti Lakukan Reformasi Birokrasi

BandungKita.id, BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Bandung di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Kota Bandung meraih nilai SAKIP BB.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menerima hasil penilaian tersebut dari Menteri PANRB, Tjahjo Kumulo. Penyerahan hasil evaluasi SAKIP di Batam ini untuk pemerintah kabupaten/kota wilayah I, yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Menanggapi hasil penilaian tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berusaha melakukan reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi tujuan akhirnya adalah pelayanan prima kepada warga.

“Tentu kita sebenarnya bukan mengejar nilai. Tujuan utamanya yaitu pencapaian prioritas pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien,” kata Yana.

Khusus wilayah I di tahun 2019 masih terdapat 75 kabupaten/kota dengan predikat C dan CC, 76 kabupaten/kota berpredikat B, 21 kabupaten/kota berpredikat BB dan dua kabupaten/kota berpredikat A.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kurniawan mengakui, nilai SAKIP Kota Bandung mengalami penurunan. Ia beralasan hal itu terjadi karena terdapat peningkatan standar penilaian SAKIP. Penilaian mengikuti masyarakat sejalan dengan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis.

BACA JUGA :

SAKIP Kabupaten Bandung Barat Bertahan di Nilai B, Aa Umbara : Kinerja Meningkat Secara Nilai, Namun Secara Kriteria Masih B

Menpan RB Minta Pemerintah Daerah Tidak Boros dan Asal Anggaran Terserap, Tapi Juga Harus Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat

Perencanaan Mal Pelayanan Publik Kosambi, Pemkot Konsultasi Dengan Kemenpan RB

Hengky Sebut Beberapa OPD KBB Lamban Beri Pelayanan, Ini Langkah yang Bakal Diambil

“Tahun lalu belum secara tegas menerapkan sistem penilaian atas cascading dan cross cutting. Secara teknis Kota Bandung telah memiliki potensi besar antara lain sistem perencanaan dan keuangan yang telah terintegrasi melalui SIRA, Simda, Sistem informasi evaluasi sakip melalui SILAKIP, Sitem Pengawasan APIP melalui SiPeter,” kata Fajar.

Menurutnya, semua aplikasi di Kota Bandung dibuat untuk memaksimalkan pelayanan publik. Namun demikian SAKIP harus diselenggarakan menjadi Budaya Kinerja yang mengakar di seluruh OPD dan seluruh tingkatan dari mulai OPD sampai Kelurahan bahkan sekolah-sekola.

“Insyaallah untuk SAKIP 2020 kita akan reborn menjadi A kembali,” katanya.

Fajar mengatakan, melalui aplikasi Sistem Pengawasan Terpadu (siPeter) ini Kota Bandung dinilai memiliki kelebihan inovasi dibandingkan daerah lain. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M