by

DP3A Kota Bandung Sebut Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi

BandungKita.id, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menyatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Tercatat hingga September 2021 menembus hingga 100 kasus.

“Selama pandemi ini memang kekerasan yang naik,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Rita Verita, Selasa (12/10/2021).

Rita menyebutkan, kasus paling banyak dialami oleh anak-anak di Kota Bandung yakni kekerasan psikis. Sedangkan untuk kasus pelecehan seksual atau kekerasan fisik relatif rendah dibandingkan sebelumnya.

“Kalau di kota Bandung kekerasan terhadap anak paling tinggi dan jenis kekerasan psikis itu seperti bully atau perundungan yang gitu-gitu lah. Jadi bukan bukan fisik dan bukan seks,” katanya.

Berkaca pada banyaknya kasus kekerasan, sambungnya pihak DP3A Kota Bandung telah menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap korban dan keluarganya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan dampak yang ditimbulkan.

“Kami melakukannya secara rutin sehingga tentunya semua kasus yang datang ke kami itu, Alhamdulillah terselesaikan dengan baik,” ucap Rita.

Rita menyebutkan untuk kasus yang menimpa kaum hawa jumlahnya terus mengalami penurunan. Kemudian untuk kekerasan yang terhadap laki-laki, hanya ada sembilan kasus pada tahun ini.

Baca Juga

Hore! 9.014 RT di Bandung Barat Masuk Zona Hijau

Dishub KBB Gagas Buka Trayek Baru Sindangkerta-Jatinagor

Menurutnya, meningkatkan kasus kekerasan terhadap anak banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun rerata, para pelaku banyak berasal dari lingkungan terdekat korban.

“Biasanya karena temannya tapi ada juga orang tuanya. Terjadinya di lingkungan sekitar, jelas itu mah kalau kekerasan psikis,” ucapnya.

Ia menyayangkan, kasus kekerasan anak meningkat. Semestinya para orang tua melindungi anak dari bahaya kekerasan yang mengancamnya. Terlepas dari apapun itu, semua warga Kota Bandung berhak mendapatkan perlindungan.

“Semua harus terlindungi. Kalau dari kementerian mengharapkan kalaupun itu hasil pernikahan sirih itu juga anak tetap harus mendapatkan haknya termasuk hak sipil,” pungkasnya. (Faqih Rohman Syafei) ***

Comment